Pentingnya Pelayanan Kepemudaan untuk Menaikkan IPP Jateng
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi dan Tindak Lanjut Implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan Tahun 2024 dalam Penyusunan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Provinsi Jawa Tengah di Grand Master Hotel Grobogan selama dua hari pada Rabu s/d Kamis, 21-22 Agustus 2024. Kegiatan ini didukung oleh Solo Bersimfoni.
Selain sebagai evaluasi, kegiatan ini dilaksanakan untuk mengawal finalisasi data yang nantinya akan digunakan sebagai acuan penyusunan (IPP) Jawa Tengah. IPP yang merupakan indikator untuk melihat wajah pembangunan kepemudaan diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program pelayanan kepemudaan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
FGD dilaksanakan setelah satu semester pengesahan Pergub No 67 Tahun 2023 tentang RAD Pelayanan Kepemudaan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023-2026. Peserta adalah 35 (tiga puluh lima) Dinas Kepemudaan yang ada di Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah serta Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang diwakilkan oleh KNPI. Kegiatan ini dibuka oleh Ibu Ir Siti Moelyatmi Bernandetta, M.Si Kabid Kepemudaan Disporapar Jawa Tengah. Beliau mengatakan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat memberikan masukan dari OPD sebagai salah satu cara untuk menaikkan IPP Provinsi Jawa Tengah. Karena untuk menyongsong Indonesia Emas 2045, dibutuhkan kerja sama serta persamaan visi dan persepsi bagaimana menyusun IPP sebagai tolak ukur dan melihat gambaran upaya kepemudaan fokus pada 5 (lima) domain dalam RAD Pelayanan Kepemudaan.
Berdasarkan data perhitungan IPP Jawa Tengah tahun 2023 oleh Kemenpora, ada 2 (dua) domain yang mengalami kenaikan yaitu Domain Kesehatan dan Kesejahteraan serta Domain Partisipasi dan Kepemimpinan. Sedangkan 3 (tiga) domain lainnya yaitu Domain Pendidikan, Domain Kesempatan dan Lapangan Kerja, dan Domain Gender dan Diskriminasi masih stagnan sehingga menjadi tugas bersama untuk menaikkan angkanya.
Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengumpulkan data OPD dan OKP terkait yang sudah mengimplementasikan Pergub tersebut, baik berupa kegiatan, program ataupun aturan. Selain itu juga sebagai contoh praktik baik kepada OPD dan OKP yang sedang menyusun atau bahkan belum mengimplementasikan Pergub tersebut.
Huntal Hutapea dalam paparannya menyambut baik segala pertemuan lintas OPD dan OKP, “Semakin banyak pertemuan, akan semakin baik untuk menyadarkan pentingnya pelayanan kepemudaan kepada OPD dan OKP.” Ujarnya. Dalam pembangunan IPP, dibutuhkan kolaborasi antar pihak baik dinas maupun pemerintah. “Sudah tidak jaman lagi untuk berkompetisi, saatnya sekarang untuk berkolaborasi.” Tambahnya.
Salah satu yang dibutuhkan supaya implementasi RAD Pelayanan Kepemudaan dapat berjalan dengan baik adalah pembentukan tim koordinasi RAD yang disahkan melalui SK, sebagai upaya pelaksanaan 5 (lima) domain dikarenakan tidak semua domain ada di bawah Disporapar. Hal ini sesuai dengan Perpres No 43 Tahun 2022 tentang Penguatan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Pemuda. Hal ini sesuai yang dipaparkan oleh Bapak Nanang Dwi Saputro, SE salah satu narasumber dari BAPPEDA Jawa Tengah.
Harapannya setelah kegiatan ini dapat memberikan gambaran bagaimana menyusun IPP Jawa Tengah sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah di Kabupaten/Kota. Hal ini yang diungkapkan oleh Bapak Friendy Hadi Irmansyah, S.H dari Biro Hukum SETDA Jawa Tengah dalam paparannya.
Ditulis oleh : Tia Brizantiana